Sekjen Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menilai tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut lembaga survei dapat dibeli, adalah bentuk kepanikan kubu banteng moncong putih.
“Menurut saya respons Mas Hasto menunjukkan ada kepanikan di kubu Ganjar-Mahfud,” jelas Mahfudz kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Ia bahkan menyatakan tentu tuduhan ini harus ditanggapi secara serius. “Wah tuduhan lembaga survei bisa dibeli itu serius. Pihak lembaga survei, perlu mengklarifikasi tuduhan tersebut,” ujarnya.
Mahfudz menilai jika ada sejumlah lembaga survei menemukan tren yang sama, secara logika maka hasilnya tidak mungkin direkayasa karena dibeli atau adanya ‘pesanan’.
“Justru kalau ada satu lembaga survei yang hasilnya beda mencolok, perlu dipertanyakan metodologi atau validitas hasil surveinya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak terlalu percaya dengan hasil survei. Menurutnya, lembaga-lembaga survei yang banyak merilis hasil elektabilitas pasangan capres dan cawapres dapat diintervensi, bahkan dibeli.
“Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu,” kata Hasto usai menghadiri Rapat Konsolidasi PDIP, Denpasar, Bali, Rabu (22/11/2023).
Ia pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat capres-cawapres. Dia bilang jika putusan lembaga tinggi saja bisa diintervensi, apalagi hasil survei. Hasto menegaskan, tentu jauh lebih mudah untuk mengintervensi lembaga survei. “Caranya mudah, di lokasi mana sampel akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras,” tutur dia.
Tak hanya menyebut lembaga survei bisa dibeli, Hasto juga menyinggung nama pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seakan ia secara tidak langsung menuduh bahwa pasangan ini sudah membayar sejumlah lembaga survei. “Itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran,” jelasnya.