Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy menyatakan hadirnya satuan tugas (satgas) dan call center anti kecurangan, oleh TPN Ganjar-Mahfud sebenarnya poin utamanya adalah pelibatan masyarakat.
“Tapi yang menarik sebenarnya pelibatan rakyat dalam mengawasi jalannya pemilu (ketika ada satgas dan call center ini),” ujar Rommy kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu malam (22/11/2023).
Ia menyebut nantinya call center anti kecurangan akan terhubung ke platform di Deputi Hukum 22E.
“Bisa (melalui) telepon, SMS, WhatsApp atau juga melalui sosmed resmi TPN Ganjar-Mahfud,” ungkapnya.
Terkait mekanisme pelaporan, Rommy menjelaskan bahwa adanya aduan kecurangan ini bisa dilaporkan langsung dari masyarakat ataupun dari relawan.
“Dan TPD (Tim Pemenangan Daerah) yang menangkap kemungkinan-kemungkinan kecurangan. Intinya ini gerakan rakyat untuk sama sama menjaga pemilu,” lanjutnya.
Setelah diadukan kepada Satgas dan Call Center ini, kata dia, baru kemudian akan diambil tindakan baik melapor ke Bawaslu ataupun melalui jalur hukum.
“Tergantung kecurangan dan pelanggarannya, tentu ada yang ke Bawaslu dan ada yang ke Kepolisian. Sangat mungkin viral duluan sebelum dilaporkan,” ujar Rommy.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam merespons dugaan kecurangan Pilpres 2024, membentuk satuan tugas (satgas) dan membuka call center khusus untuk menangani aduan kecurangan secara maksimal.
“Ini namanya konsolidasi, hal tersebut (satgas dan call center) tidak akan hanya ada di nasional, tetapi di daerah-daerah lebih penting lagi, karena bisa dikatakan daerah merupakan medan perangnya,” kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat menghadiri Konsolidasi TPN dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Arsjad menjelaskan, pihaknya juga akan menggandeng masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan kecurangan saat pilpres maupun pemilihan anggota legislatif (pileg). Dengan begitu, publik bisa menjadi bagian dalam menjaga proses demokrasi.