Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah kepada korban Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menteri Hadi menyerahkan sebanyak 50 sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), secara door to door di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Kamis (23/11/2023).
Penerima sertifikat yang merupakan korban tragedi lumpur Lapindo itu, direlokasi sejak 15 tahun lalu. Sertifikasi tanahnya memakan waktu panjang, karena ada sebagian tanah kas desa yang ditempati masyarakat. Sehingga perlu melalui sejumlah proses hukum terlebih dahulu.
“Hampir 15 tahun, mereka tidak memiliki kepastian hukum atas hak tanah. Hari ini, kita berikan sertifikat. Semuanya yang saya tanya, rata-rata gratis. Rakyat tidak boleh dibebani dengan masalah lain (biaya sertifikat), karena mereka sudah dibebani peristiwa alam. Jadi saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain di sini,” kata Menteri Hadi.
Dalam dialog bersama warga, Menteri Hadi menyampaikan, Pemkab Sidoarjo telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya ingin berpesan apabila dalam proses penyertipikatan tanah ini tidak sesuai dengan ketentuan gratis atau membayar PNBP sebesar Rp600.000, tolong dilaporkan kepada Kantor Pertanahan,” ungkapnya.
Suhartono (46), salah satu penerima sertifikat, mengaku lega. Dia berencana memanfaatkan sertifikat itu, untuk modal usaha. “Dengan terbitnya sertifikat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Warga bisa manfaatkan sertifikat, sebagai modal untuk usaha. Atau lainnya,” kata Suhartono.
Hal senada disampaikan Yudo Wintoko (49), memuji gerak cepat Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan diskresi percepatan. “Betul-betul kebanggaan luar biasa bagi kami dengan terbitnya sertipikat ini. Jadi memang butuh kesabaran, keuletan, kita terus komunikasi tanpa henti dan beliau-beliaunya (petugas), memberikan yang terbaik,” terangnya.
Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Hadi didampingi Inspektur Jenderal, RB Agus Widjayanto; Staf Ahli bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar; Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, M Rizal serta Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.