Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menuding pergantian kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) untuk memenangkan salah satu capres-cawapres.
Hal tersebut disampaikannya, saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Politikus Partai gerindra itu mengindikasi dalam pergantian kalapas tersebut ada suatu pakta integritas dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham untuk memenangkan salah satu capres-cawapres.
“Bahkan secara fantastis mereka menargetkan kemenangan 90 persen di seluruh lapas. Artinya dari komunitas lapas yang 260 ribu, 90 persen dimenangkan untuk capres tertentu,” ungkapnya.
Pihaknya mendapatkan informasi seperti dan mendeteksi bahwa cukup banyak kalapas yang diganti pada saat menjelang Pemilu.
“Saya kira ini saya pertanyakan kepada Menkumham dalam hal ini. Karena kita tahu bahwa semuanya harus netral ASN netral dan dalam hal ini juga mengenai masalah pemilu di lapas itu kan mereka mempunyai TPS sendiri,” ujar Wihadi.
Menurutnya, warga binaan akan mudah diarahkan oleh kalapas maupun sipirnya.
“Maka kami melihat, perlu adanya pengawasan khusus terhadap lapas-lapas yang ada di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Menkumham RI Yasonna Laoly mengaku pihaknya telah memiliki pakta integritas dengan kalapas terkait netralitas dalam Pemilu.
“Kalau ada nanti dari orang-orang itu yang melakukan pelanggaran ya dilaporkan saja ke kita. Ada Inspektur Jenderal dan yang lainnya yang melakukan tindakan hukum untuk itu,” kata Yasonna.
Ia manambahkan, rotasi kalapas merupakan hal biasa, karena sudah cukup lama belum dilakukan.
“Saya kira untuk rotasi lapas tidak lebih dari 30 persen, tetapi ada beberapa daerah tertentu mungkin lebih banyak, tetapi tidak semuanya,” pungkasnya.