Isu Lingkungan Harusnya jadi Tanggung Jawab Pemerintah

Bicara di Forum Walhi, Anies Ingin Kembalikan Indonesia ke Negara Hukum

Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memuji Komunitas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menggelar deklarasi Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia.

Diketahui dalam konferensinya itu, membahas soal kaum muda yang berkomitmen untuk memulihkan ligkungan di Indonesia. Anies memuji Walhi lantaran sudah turun tangan menangani persoalan negara.

“Terimakasih teman-teman bukan sekedar urun angan, ‘oh Indonesia harus begini, harus begitu’ bukan. Tapi teman-teman memilih turun tangan, terlibat langsung dalam menjaga ekosistem kita,” kata Anies di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Anies melanjutkan, hal tersebut seharusnya ditangani oleh pemerintah. Sebab mengenai ekosistem dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab konstitusional.

“Saya ingin menyampaikan terimakasih, sesama warga dan anak bangsa, mengapa? karena teman-teman semua yang hadir sesungguhnya tidak punya tanggung jawab konstitusional, ndak punya,” lanjut dia.

“Yang punya tanggung jawab itu pemerintah, tapi anda semua memilih untuk ambil tanggung jawab, tanggung jawab moral untuk mengurusi itu semua,” sambung Anies menegaskan.

Untuk itu, Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada komunitas Walhi lantaran sudah memprioritaskan hal tersebut.

Adapun bunyi deklarasi piagam kaum muda tersebut sebagai berikut:

1. Kami anak muda Indonesia, bersepakat membangun kekuatan kolektif mempertahankan tanah air Indonesia, dan ikut memastikan tumbuhnya demokrasi,  serta bertumbuhnya keadilan dalam demokrasi

2. Kami akan memastikan negara menyediakan pendidikan  yang berkualitas, bebas pembiayaan, mengakomodir pengetahuan lokal, perlindungan sekolah alternatif, serta meningkatkan kesejahteraan pengajar

3. Kami akan selalu meningkatkan penyelenggara negara untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia dari ancaman resiko bencana ekologis, dan krisis iklim sesuai UUD 1945

4. Kami akan memastikan negara harus segera meninggalkan sistem ekonomi politik pro kapitalisme, dan beralih kepada ekonomi nusantara yang berorientasi kepada konsep ekonomi kerakyatan yang berakar pada kemandirian dan kearifan lokal, perlindungan lingkungan dan sosial sebagai jalan menjawab kemiskinan dan ketergantungan pada utang luar negeri

5. Kami berkomitmen mengawal dan memastikan pemerintahan yang terpilih pada Pemilu 2024, akan menjadikan Piagam ini sebagai dasar utama dalam pembentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang, untuk mencapai visi Indonesia pulih 2045.

Sumber: Inilah.com