Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memastikan pihaknya menelusuri soal terjadinya pelanggaran terkait deklarasi perangkat desa mendukung salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.
“Ini masih dalam proses kajian dan sudah kami teruskan ke Bawaslu DKI jakarta untuk melakukan penelusuran informasi terhadap kejadian di silaturahmi (perangkat desa),” kata Bagja kepada awak media, Kamis (23/11/2023).
Bagja menjelaskan, persoalan tersebut sedang dikaji oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui supervisinya.
“Nanti kita lihat Bawaslu DKI ya, DKI yang akan memanggil,” imbuhnya.
Rahmat menjelaskan, persoalan tersebut ditangani oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lantaran pantia pengawas yang berada di acara perangkat desa kala itu merupakan panitia pengawas kecamatan dan kabupaten setempat. Oleh karena itu, ujar Bagja menambahkan, laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu tersebut ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta
“Panwas di lapangan itu teman-teman panwascam dan kabupaten yang ada di lapangan saat itu, yang ada di GBK saat itu,” katanya menegaskan.
Diketahui, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu menggelar silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat Minggu (19/11/2023). Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
“Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya,” kata Asri Annas di lokasi.
Meski begitu, ujar Asri lagi, pasangan Prabowo-Gibran yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.
“Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah,” kata Asri.
Sementara, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima dan menyiapkan solusi untuk aspirasi dan masukan masyarakat desa dalam acara Silaturahmi Desa Bersatu.
“Aspirasi, masukan, evaluasi dari teman-teman organisasi desa kan sudah kami tampung, nanti akan kami diskusikan lagi, kami jadwalkan minggu depan biar kita bisa mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada nanti,” kata Gibran usai menghadiri acara tersebut.
Terkait dukungan para perangkat desa kepada dirinya di Pilpres 2024, Gibran enggan berkomentar dan mengatakan yang lebih dulu dilakukan adalah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah masyarakat desa.